Pemprov Perlu Selamatkan Aset Daerah

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai tidak kreatif dan tidak punya inisiatif untuk menjaga aset sejarah dan budaya. Akibatnya, banyak aset sejarah yang hilang.

Penilaian itu dikemukakan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, MF Ridho, Selasa (22/5). Padahal, menurut dia, dewan membuka pintu seluas-luasnya kepada Disbudpar untuk memprogramkan pemeliharaan dan pelestarian semua aset sejarah yang ada di Sumsel. “Tetapi ini tidak diprogramkan, sehingga banyak aset sejarah kita yang hilang,” sesal Ridho.

Kritik Ridho ini terkait pemberitaan adanya 66 situs sejarah beralih fungsi di Sumsel. Ridho berjanji akan mempertanyakan ini kepada Disbudpar, sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya jejak kejayaan Sumsel pada masa lampau tersebut. “Sejarah itu yang membentuk peradaban kita saat ini, kita sesalkan hilang atau beralih fungsi.  Tidak boleh satupun situs atau aset sejarah di Sumsel yang hilang dan beralih fungsi, semuanya harus kita pertahankan,” tegas dia.

Ridho menambahkan, aset sejarah itu tidak akan hilang atau beralih fungsi jika Disbudpar ada kepedulian dan jeli melihat potensi dan aset sejarah. Ridho sendiri menilai, semua aset itu justru mempunyai potensi untuk ‘dijual’ kepada wisatawan.

Sebelumnya, peneliti madya Balai Arkeologi Palembang, Retno Purwanti, mengatakan, berdasarkan catatan Balai Arkeologi Palembang, sedikitnya ada 66 situs sejarah di Palembang yang hilang dan beralih fungsi. Situs yang dimaksud di antaranya Situs Lemabang, Situs Talang Tuo, dan Situs Padang Kapas. Situs yang merekam jejak Kemaharajaan Sriwijaya ini, kini ada yang menjadi kompleks perumahan dan perkebunan kelapa sawit. /osk