Polda Sumsel Usulkan Rp23 M Untuk Pengamanan Pemilukada

Palembang, BP

Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel telah mengajukan anggaran dana pengamanan Pemilukada Sumsel Juni 2013 mendatang ke Pemprov Sumsel dengan total anggaran Rp23 miliar.

Kabid Humas Polda Sumsel AKBP R Djarod Padakova mengatakan, usulan itu sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel. “Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personel,” kata Djarod, Rabu (25/4).

Mengenai jumlah personel yang akan diturunkan pada penyelenggaraan Pemilukada Sumsel, Djarod menyebutkan, personel yang akan turun dalam pengamanan pemilukada sekitar 7.000 sampai 8.000. Angka itu merupakan 2/3 dari seluruh personel Polda Sumsel sekitar 12 ribu orang.

Mengenai pemilukada di delapan kota dan kabupaten di Sumsel, menurut Djarod, dananya akan dianggarkan melalui pihak kabupaten dan kota masing-masing, di mana masing-masing polres akan mengajukan anggaran pengamanan tersebut kepada pihak kabupaten dan kota yang ada bersangkutan.

Sedangkan Polda Sumsel dalam hal ini hanya mem-back up kekuatan yang ada di polres, saat pelaksanaan pemilukada kabupaten dan kota nanti. “Untuk pengamanan pemilukada di Kota Palembang, Polresta Palembang sudah meminta bantuan kekuatan ke Polda Sumsel sekitar 400 personel,” kata Djarod.

Menanggapi pengajuan anggaran ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari menyatakan, dana pemilihan Gubernur Sumsel bisa mencapai ratusan miliar rupiah bila dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Dana itu dialokasikan dalam APBD.

Ia memperkirakan, anggaran dana yang diperlukan untuk pemilihan Gubernur Sumsel, besarannya bisa Rp200 miliar lebih. Begitu pula pemilihan kepala daerah di kabupaten dan kota, diyakini juga besar, tetapi lebih kecil sedikit dari anggaran pada pemilihan gubernur.

Sekarang ini, kata Djauhari, dana pemilihan gubernur itu belum dianggarkan karena masih menunggu peraturannya dahulu, apakah tetap dipilih oleh rakyat atau ada peraturan baru yakni dipilih oleh DPRD Sumsel.

Djauhari menjelaskan, kalau gubernur dipilih langsung oleh rakyat, dana yang diperlukan lebih besar, bisa mencapai Rp250 miliar. Sementara pemilukada di kabupaten/kota tentunya lebih kecil sedikit sekitar Rp50 miliar sampai Rp100 miliar.

“Kalau seperti apa pemilihan gubernur itu, konsep dari pemerintah sudah disampaikan ke DPR RI, tinggal menunggu hasil pembahasan dari DPR RI. Yang jelas sekarang ini pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang itu ke DPR RI, jadi DPR RI tinggal membuat undang-undang pemilukada gubernur tersebut,” jelas Djauhari.

Untuk diketahui, bakal ada sembilan pemilukada yang akan dilaksanakan tahun 2013 di Sumsel yakni di empat kota dan lima kabupaten. Masing-masing di Lubuklinggau, Prabumulih, Pagaralam, dan Kota Palembang, sedangkan lima kabupaten adalah Muaraenim, Banyuasin, Lahat, Empat Lawang, dan Ogan Komering Ilir. Pemilihan Gubernur Sumsel juga akan diselenggarakan pada 2013, karena masa jabatan gubernur akan berakhir pada November 2013. O osk