Keluarga Veteran Pasang Badan

Lubuklinggau, BP

Sebanyak sembilan keluarga pensiunan TNI siap memasang badan untuk mempertahankan rumah dan tanah yang mereka tempati sekarang di Jalan Kaswari, Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau.

Bahkan, keluarga veteran ini nekat untuk mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau menghentikan proses pengukuran tanah sesuai permintaan Denzibang Kodam II Sriwijaya.

“Kami menuntut keadilan. Jangan sampai BPN melakukan pengukuran tanah sebelum adanya hasil musyawarah mufakat,” ujar Koordinator Aksi keluarga Veteran Ali Permana di halaman Kantor BPN Kota Lubuklinggau, Kamis (26/4).

Mereka menilai, pengukuran tanah dengan dalih untuk pembuatan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan serta penindasan terhadap masyarakat kecil. “Ingat jasa-jasa veteran yang sudah berjuangan mempertahankan NKRI,” katanya.

Kendati demikian, menurut Ali, keluarga veteran siap mengganti rugi atau tukar guling terhadap tanah dan rumah yang mereka tempati saat ini.

“Kami siap melakukan musyawarah mufakat. Namun, kami minta BPN jangan dulu melakukan pengukuran untuk sertifikat tanah ini sebelum adanya hasil musyawarah,” ucap dia.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala BPN Kota Lubuklinggau Alen Saputra berjanji tidak akan menurunkan anggotanya untuk melakukan pengukuran tanah sebelum ada hasil musyawarah.

“Memang ada surat permintaan dari Denzitbang Kodam II Sriwijaya untuk melakukan pengukuran tanah di Jalan Keswari, tapi karena masih ada beberapa kendala dilapangan, maka dibatalkan. Kami berharap ada hasil musyawarah dulu,” katanya.

Puas melakukan orasi di BPN, massa lalu menyambangi kantor DPRD Kota Lubuklinggau. Di lokasi ini, mereka terpaksa harus menunggu kehadiran anggota dewan karena sedang menghadiri rapat kunjungan kerja anggota DPRD Sarolangun, Jambi.

Kapendam II Sriwijaya Kolonel Arm Jauhari melalui Dandim 0406 Kabupaten Mura Kota Lubuklinggau, Letkol CZI Widyo Hartanto mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan para purnawirawan dan warakauri veteran TNI di komplek perumahan Jalan Keswari.

Proses pengukuran dan sertifikat lahan pemukiman itu, sesuai aturan yang ada bukan hanya milik TNI tetapi seluruh aset negara yang ada untuk dilakukan inventarisir.

Pengukuran tanah itu sendiri dilakukan untuk memberikan sertifikat terhadap bangunan yang ditempati.

“Ini bukan pengusuran tetapi pengukuran tanah dan pembuatan sertifikat. Sesuai aturan di TNI AD yang menempati perumahan dinas adalah para purnawirawan dan warakauri hingga meninggal dunia,” kata Widyo.

Dia menambahkan, mengenai adanya keinginan mengganti rugi pemilik rumah bisa dilakukan sesuai prosedur dan aturan.

“TNI AD siap melakukan musyawarah mufakat karena para purnawirawan dan warakauri merupakan keluarga besar TNI,” ujarnya. /kur