Upaya Pemberdayaan Perempuan Masih Minim

Palembang, BP

      Sejauh ini, upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah, dinilai masih minim. Di sisi lain, keadaan sering memaksa perempuan ikut banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit didapat. Kondisi ini turut memicu meningkatnya aksi kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang, Yeni Roslaini Izi kepada BeritaPagi, Selasa (24/4). “Sampai hari ini perempuan tuh masih kerapkali menjadi korban, baik korban kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi,” ujar Yeni.

Sementara pemerintah, lanjut dia, tidak memprioritaskan penanganan bagi perempuan yang terbentur kasus kekerasan. “Padahal perempuan adalah orang yang melahirkan generasi penerus bangsa ini,” kata Yeni.

Terhadap penilaian minimnya upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah, Yeni menyebutkan, penilaian itu berdasarkan sejumlah fakta yang terjadi. Antara lain, belum adanya aturan atau kebijakan khusus yang mengatur tentang penanganan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW). Selain itu, belum ada koordinasi terpadu dalam penanganan korban kekerasan ini.

“Fakta lain, alokasi dana untuk pemberdayaan perempuan juga sangat minim, karena kalau dibilang tak ada nanti tersinggung,” ujar Yeni.

Terkait nasib TKW yang sering menimbulkan persoalan kemanusiaan tersendiri, selain tentunya persoalan bangsa, Yeni yang kerap memberi advokasi pada perempuan korban kekerasan, meminta kepada pemerintah untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup di dalam negeri. Bila itu belum sepenuhnya bisa dituntaskan, maka pemerintah wajib memberdayakan kaum perempuan sebelum mereka pergi mencari penghidupan di negeri orang. Tujuannya tak lain agar para TKW benar-benar bekerja, bukan menjadi korban kekerasan akibat minimnya pengetahuan dan kemampuan mereka.

“Pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Pelatihan misalnya, jangan orientasinya proyek tapi harus orientasi hasil, sampai yang dilatih itu bisa kerja, begitu,” kata dia.

Yeni juga tak menampik makin banyaknya perempuan yang ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang nyatanya tidak bisa hanya mengandalkan kaum laki-laki. Namun pada perkembangannya, tak jarang hanya kaum perempuan yang bekerja sementara para laki-laki justru di rumah dan menimbulkan masalah baru karena biasanya si laki-laki justru menjadi lebih kasar.

“Parahnya lagi, sudah nggak kerja, lelaki itu sering main kekerasan dengan pasangannya. Menurutku, itu salah satu cara lelaki untuk menutupi kelemahannya, ya dengan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, termasuk berselingkuh,” kata Yeni.

Dalam kasus ini, Yeni mengaku agak sulit untuk membenahinya. Karena kaum perempuan pun sering berada di bawah ‘ancaman’ pasangan mereka sehingga terpaksa menurut dan diam.

“Karena kaum perempuan tahunya, pandangan agama, budaya, masyarakat, dan kehidupan sosial di Indonesia ini tidak berpihak kepada perempuan dan selalu perempuan yang disalahkan apabila sesuatu terjadi di dalam rumah tangga mereka, ciloko tenan,” komentar Yeni.

Diakui Yeni, kasus kekerasan pada perempuan ibarat fenomena gunung es. Diyakini, kasus yang tidak terungkap jauh lebih banyak daripada yang terungkap.

“Miris memang, kita akan terus lakukan sosialisasi, baik formal maupun informal. Materinya macam-macam, soal kebijakan-kebijakan, hak-hak perempuan, dan juga persoalan kekerasan,” kata dia.

Kepada kaum perempuan, Yeni berpesan, persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan persoalan individual tapi persoalan sosial. “Jika Anda mengalami kekerasan, bicarakan persoalan ini pada orang yang Anda percaya atau mintalah bantuan pada orang atau lembaga yang mengerti untuk menangani persoalan ini,” pesan Yeni. /adk