Polisi Imbau Pelajar Tidak Konvoi Motor

Baturaja, BP

Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu (OKU) mengimbau pelajar untuk tertib berkendaraan dan tidak melakukan konvoi kendaraan saat merayakan kelulusan pada Mei mendatang. Namun jika terjadi pelanggaran lalulintas atau terjadi hal yang membahayakan, polisi akan membubarkannya secara paksa.

“Sulit melarang konvoi kendaraan bermotor oleh pelajar pada saat perayaan kelulusan nanti. Saya dan Anda pernah SMA, tentu mengerti bagaimana emosi anak muda yang merayakan kelulusan. Yang penting tidak membahayakan dan tertib. Jika ada yang terlihat perkumpulan (bergerombol, red), kita akan bubarkan, sebelum perkumpulan pelajar menjadi lebih banyak lagi,” ujar Kapolres OKU AKBP H Azis Saputra ditemui di DPRD OKU, Selasa (24/4).

Kendati membubarkan konvoi merupakan tindakan tegas, Azis memastikan langkah yang diambil tetap mengedepankan persuasif. Artinya, polisi memberikan teguran ringan terlebih dahulu. Jika konvoi masih tetap dilakukan, bahkan ugal-ugalan sehingga bisa membahayakan pengendara maupun pejalan kaki, polisi akan menilangnya.

Dia menjelaskan, polisi mengeluarkan imbauan larangan konvoi dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan pelajar maupun pengguna jalan. Pasalnya, setiap kali konvoi kelulusan, pelajar sering kali mengabaikan aturan lalulintas seperti tidak memakai helm.

”Kami mencegah terjadinya lakalantas, sebab mereka kan masih muda, labil, mudah terpancing emosinya terlebih jika sedang berada dalam gerombolannya,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten OKU sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah terkait pengumuman hasil ujian nasional 26 Mei 2012 mendatang. Instruksi Diknas berisi larangan bagi para siswa untuk melakukan aksi corat-coret baju sekolah dan konvoi kendaraan yang kerap menimbulkan kemacetan dalam merayakan kelulusan. “Kita berharap sekolah tegas melarang para siswa melakukan aksi coret-coret dan konvoi kendaraan,” kata Kepala Diknas OKU Drs H A Tarmizi.

Meski demikian, Tarmizi tidak merinci bentuk sanksi terhadap sekolah yang tidak bisa melaksanakan instruksi tersebut. /her