Pegawai RS Erba Lancarkan Mosi Tidak Percaya Pada Plt Direktur

Palembang, BP

Ratusan pegawai Rumah Sakit (RS) Ernaldi Bahar (Erba) Palembang menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (24/4). Kedatangan mereka untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS tersebut, Dr Latifah, SpK.

Ketua Koordinasi Aksi (Korak) Hendri, membeberkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 50/1999 Pasal 17 Ayat 2, masa jabatan plt direksi paling lama tiga bulan. Namun, yang terjadi di RS Erba, Latifah sudah sejak dua tahun terakhir menjabat plt dan belum ada kejelasan.

”Artinya, masa jabatan Plt Direktur RS Erba Sumsel itu sudah bertentangan dengan Permandagri,” tegas Hendri.

Hendri terus terang mengaku, pihaknya sudah merasa resah dan tidak nyaman lagi bekerja selama kepemimpinan Latifah. Sebab, selama kepemimpinannya tidak pernah mengayomi setiap ada kejadian luar biasa, seperti ketika salah satu pasien bunuh diri yang terjadi, Rabu (14/3) lalu. Malah, yang bersangkutan berperilaku tidak baik dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas diucapkan di depan Kapolsek Sukarami dan pers yang melakukan peliputan.

Selain itu, kata Hendri, setiap rapat, dalam mengambil keputusan, harus sesuai dengan keinginan Plt Direktur, bukan berdasarkan hasil musyawarah. Di samping itu, pejabat maupun bawahan RS Erba selama ini, selalu disalahkan dan dianggap tidak loyal, sekalipun itu persoalannya kecil.

”Padahal, kalau jujur, itu masih dapat diatasi, akibatnya sejumlah pegawai RS Erba banyak mengundurkan diri dari jabatan karena tidak tahan lagi dengan yang bersangkutan. Seperti yang dialami dr Sahab, SpKj, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Edi Radianto, SKM, MSi, Kepala Bidang Perawatan,” terang Hendri.

Pegawai, menurut Hendri, menilai, Plt Direkrur RS Erba tidak bisa bekerja sama dengan pejabat struktural dan fungsional dengan mosi tidak percaya karena tidak sesuai hirarki. Parahnya, Plt Direktur RS Erba kerap mencari kesalahan dengan melalukan kesalahan fiktif di beberapa bangsal atau ruang rawat inap, seperti memerintahkan pegawai mengambil kasur dan berbaring sambil difoto, sebagai bukti kalau itu kelalaian dari petugas.

”Pegawai yang bersangkutan akan dijustifikasi dengan mengancam akan memindahkannya ke instansi lain, termasuk juga mengintimidasi, memutuskan tunjangan jasa yang selama ini merupakan hak pegawai,” ungkap Hendri.

Sejak awal kepemimpinan Latifah, lanjutnya, setidaknya ada 38 pegawai sudah dimutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel secara sepihak. Akibatnya, RS Erba kekurangan SDM sehingga kualitas pelayanan tidak berjalan maksimal. Padahal, dalam surat Kepala BKN No K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa setiap PNS yang menduduki posisi sebagai plt tidak mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan yang bersifat mengikat, tidak berwenang dalam penilaian DP3 bawahan, dan tidak boleh menjatuhkan hukuman disiplin.

Di samping itu juga, dalam menerima Tenaga Kerja Sukarela (TKS) tidak sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja dan bidang kerja yang dibutuhkan, seperti TKS perawat. Merujuk pada Permenkes No 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Regestrasi Profesi termasuk Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan kepada S1 keperawatan dengan profesi nurse. Sedangkan, RS Erba menerima TKS hanya dari S1 bukan nurse.

”Maka dari itu, Plt Direktur RS Erba tidak memiliki prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja untuk jabatannya/sertifikat diklat kepemimpinan sesuai Permen RI No13/2002 Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang masih defenitif yang tidak merujuk pada ’Tut Wuri Handayani’ dan tidak ketidakterbukaan dalam manajemen,” urai Hendri.

Pendemo diterima langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Gubernur berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Namun, menurut Gubernur, pihaknya akan mendengarkan pernyataan pihak lain dan cek lapangan.

”Dua hari nanti sudah beres. Tapi, tidak boleh mendengar satu pihak saja, tapi harus kita dengar juga pihak yang lain dan cek ke lapangan. Selanjutnya, baru bisa diambil keputusan. Sekarang saja diambil keputusannya bisa, tapi harus diselesaikan dulu secara adil,” janji Gubernur.

Sebelum berangkat ke Kantor Gubernur Sumsel,  ratusan pegawai RS Erba menggelar aksi damai di halaman kantor rumah sakit tersebut. Mereka bergerak dari halaman ruang ICU menuju ke gedung kantor RS Erba yang lokasinya masih dalam satu area.

Akibat aksi yang diadakan para pegawai tersebut, pelayanan kesehatan kepada pasien sedikit terganggu. Puluhan pasien yang sudah datang untuk berobat di Poliklinik Umum RS Erba, tampak telantar. Mereka menunggu di pintu masuk pelayanan, menunggu aksi yang berlangsung sekitar satu jam, meski hujan sempat mengguyur Palembang.

Mereka menulis tuntutan di kertas karton. Seperti ‘Karyawan membutuhkan seorang pemimpin yang adil bukan karyawan yang diadili’ dan ‘karyawan menginginkan kenyamanan dalam bekerja, bukan kezoliman yang diberikan oleh seorang pemimpin’.

Di kantor pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), tampak tiga perawat mengenakan seragam putih, duduk di pintu masuk. “Sebagian saja yang datang ke sana (Pemprov-red), kita tetap melayani pasien di sini. Kalau pelayanan UGD harus stand by, termasuk juga pelayanan kesehatan di Polliklinik Umum, tetap berjalan normal. Kan tidak semuanya pergi,” kata petugas perawat yang enggan menyebutkan namanya. O nto/adk