PTBA: Lahan Batubara di Lahat Masih Dalam Perkara

Jakarta, BP

Perseteruan antara PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (Persero) dan Bupati Lahat periode 2003-2008, terkait sengketa eksploitasi batubara, terus berlanjut.

Bahkan mantan Bupati Lahat Harunata telah dilaporkan oleh PTBA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PTBA menganggap, Bupati Lahat telah melanggar Peraturan Pemerintah 32/2009, surat Gubernur, surat Dirjen, dan diduga telah merugikan negara cukup besar.

Direktur Utama PTBA, Milawarma yang didampingi kuasa hukum PTBA, Anton Dedi Hermanto, SH, menjelaskan, sengketa lahan tambang antara PTBA dan Bupati Lahat 2003-2008 hingga saat ini masih berlangsung dan lahan yang digunakan oleh beberapa perusahaan tambang di lahan milik PTBA masih dalam perkara.

Pernyataan kuasa hukum Bupati Lahat, Suharyono, soal putusan MK no 109/PK/TUN/2011 yang menyatakan gugatan PTBA terhadap Bupati dalam perkara TUN yang ditolak dianggap janggal.

Pasalnya pada 10 Oktober, MA baru mengadakan musyawarah untuk memutus perkara no 109/PK/TUN/2011. Musyawarah di MA itu bersifat rahasia dan putusan tersebut belum dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berperkara maupun publik. Sementara PTBA baru menerima pemberitahuan isi putusan PK dari panitera TUN Palembang pada 19 Desember 2011.

“Bagaimana mungkin kuasa hukum Bupati Lahat pada tanggal 10 Oktober 2011 sudah mengetahui putusan PK TUN, padahal hakim baru akan memutus perkara,” kata Anton.

Selain itu, lanjut Anton, komentar kuasa hukum Bupati soal upaya PTBA mengajukan lagi permohonan PK, bertentangan dengan UU No 14/1985, yang menyatakan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali.

“Ini akan saya jelaskan, bahwa PK yang diajukan PTBA bukan ditujukan terhadap putusan PK No 109/PK/TUN/2011, melainkan PK terhadap putusan kasasi No 326 K/TUN/2006. Dalam penetapan Ketua PTTUN Palembang tanggal 16 Desember 2011, maupun dalam surat Prof DR Paulus E Lotulung, selaku Ketua Muda MA, tidak pernah terungkap bahwa upaya hukum PTBA adalah PK terhadap putusan Kasasi No 326 K/TUN/2006. PTBA sedikitnya menemukan 12 bukti baru, sekaligus mengajukan surat permohonan penyumpahan ke TUN, tapi tidak ada putusan, dengan berbagai macam dalih dari Ketua TUN,” kata Anton.

Akibatnya, terdapat kesalahpahaman yang menyebut bahwa PTBA mengajukan upaya hukum bukan PK atas PK. Penetapan Ketua TUN Palembang dan surat dari MA mengesankan adanya kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu sehingga putusan PK TUN sampai ke PTU Palembang dan novum yang diajukan PTBA akan melewati batas waktu 180 hari.

“Upaya Ketua PTUN Palembang pada 16 Desember 2011 yang menyatakan, bahwa upaya PTBA dalam perkara yang sama tidak dapat diterima, diperkuat lagi dengan surat MA No 99/td.TUN/ll/2012, tanggal 28 Februari yang menyatakan tidak ada lagi upaya hukum bagi PTBA membuktikan bahwa ada intervensi dalam kasus ini. Saya hanya ingin katakan bahwa proses hukum atas masalah ini belum selesai.”

Soal masalah perdata yang sudah diputus, Anton mengatakan, bahwa apa yang diungkapkan kuasa hukum Bupati tidak benar. Masalahnya, hingga saat ini perkara perdata tersebut belum pernah masuk materi pokok dan baru sebatas hukum acara/kompetensi.

Sementara itu, Dirut PTBA Milawarma mengungkapkan, sesuai dengan PP 32/2009/25, siapa yang menemukan hasil tambang untuk dieksploitasi, maka pihak atau orang tersebut berhak melakukan eksploitasi.

“Dari sisi ini, Bupati sudah melanggar PP. Sekarang ini pihak-pihak lain yang melakukan eksploitasi di lahan PTBA,” jelas Dirut PTBA.

Selain PP, Bupati juga dianggap melalaikan surat Gubernur dan surat Dirjen yang intinya meminta Bupati untuk memberikan hak eksploitasi kepada PTBA.

“Dari kejadian ini negara sudah dirugikan 2,3 miliar AS, dan kita sudah laporkan masalah ini ke KPK dan meminta KPK agar menindaklanjuti masalah ini,” kata Dirut PTBA. /rif