Anggota Banmus Merajuk, Paripurna LKPJ Batal

Baturaja, BP

Ketua DPRD dinilai tak menghormati perangkatnya sendiri. Puluhan wakil rakyat merajuk.

Lantaran jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU yang hadir dalam rapat paripurna tidak kuorum, maka rapat paripurna dengan agenda pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati  yang digelar, Selasa (24/4) batal dilaksanakan.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati dan unsur muspida tersebut hanya dihadiri 13 dari 35 anggota dewan.
Informasi dihimpun ketidakhadiran anggota dewan ke rapat paripurna tersebut disinyalir terjadi karena Ketua DPRD mengabaikan keputusan Badan Musyawarah (Banmus) yang sudah menjadwalkan rapat paripurna sehari sebelumnya yakni Senin (23/4).

Anggota Banmus Yopi Syahruddin mengatakan, perubahan jadwal yang dilakukan pimpinan dewan secara sepihak tersebut membuat anggota banmus tersinggung dan merasa kurang dihargai.

“Harusnya Senin kemarin, tapi diundur tanpa alasan yang jelas dan tanpa koordinasi dengan banmus maupun unsur pimpinan lainnya.
Sebagai salah satu perangkat Dewan, Banmus jelas tersinggung karena perubahan itu dilakukan sepihak. Selaku pimpinan dewan seharusnya ibu Tina Malinda menghormati hasil keputusan yang diambil Banmus,” cetus Yopi.

Hal senada juga diungkapkan anggota Banmus lainnya H Siswanto yang meminta keras agar semua pihak saling menghormati keputusan alat kelengkapan dan peraturan tata tertib dewan.

Menurut Siswanto, tidak kuorumnya paripurna kemarin sebagai akibat tidak dihormatinya keputusan Banmus yang telah menjadwalkan paripurna LKPJ pada 23 April lalu.

“Keputusan Banmus dirubah begitu saja tanpa melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.

Ditambahkannya,  Sekwan seharusnya memberikan masukan dan penjelasan kepada Anggota Dewan tentang mekanisme yang ada sesuai Tatib.

“Jangan langsung mengaminkan atau setuju saja apa yg diminta anggota dewan.Menurut Siswanto, insiden tertundanya rapat paripurna menunjukan ketidakmampuan sekwan yang hanya mencari selamat tanpa menghiraukan efek negatifnya.

“Ini adalah contoh kelemahan sekwan. Akibatnya LKPJ Bupati tertunda. Padahal Sekwan adalah perpanjangan tangan bupati. Yang seharusnya jeli dan cepat tanggap terhadap situasi,” ujarnya.

Sementara itu, proses rapat sempat di skors selama 15 menit lantaran harus menunggu anggota dewan yang belum hadir.

Setelah membuka skors, dewan yang ditunggu tak kunjung hadir dan tak memenuhi kuorum. Akibatnya pimpinan dewan harus menjadwal ulang paripurna tersebut.

“Besok kita rapim lagi, dan rapat paripurna ini kita jadwal ulang,” ujar Ketua DPRD OKU Tina Malinda.

Sayangnya anggota Fraksi PDI Perjuangan itu tak menjelaskan alasan perubahan jadwal yang dia lakukan secara sepihak bersama Sekertaris Dewan. /her