UU Migas Pro Liberal

Palembang, BP

 Undang Undang Migas dinilai telah mengerdilkan Pertamina sebagai tulang punggung pembangunan dan merugikan rakyat. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan judicial review terhadap materi-materi UU Migas dan terus berjuang mengembalikan blok Mahakam ke negara.

President FSPPB, Drg Ugan Gandar, di sela-sela seminar  bertema Mempertahankan Kedaulatan Energi Nasional, Kamis (19/4) mengatakan, Indonesia sekarang tengah dilanda krisis nasionalisme yang berimbas kepada krisis energi. Apalagi UU Migas yang telah diberlakukan selama 10 tahun, sangat berpihak kepada liberal.

“ Jika energi kita diambil orang, dikuasai sama orang bisa dibayangkan bagaimana negara ini. Kenapa kita jadi seperti ini karena UU Migas kita berpihak kepada liberal. Sekarang kita sedang mengajukan judicial review terhadap materi-materi UU Migas,” katanya.

Ugan menyontohkan Pertamina kini diberlakukan sama dengan pemain-pemain asing sebagai operator. Sedangkan sebagai perusahaan negara dikungkung oleh banyak aturan. Bagaimana harus ­fair, jika Pertamina mendapatkan delapan aturan sementara asing hanya tiga.

“ Dulu kita ada lembaga BPPKA untuk mengatur kontrak asing. Sekarang melalui UU Migas Nomor 22/2001 peran itu diambil oleh BP Migas, sementara BP Migas langsung di bawah presiden. Jelas intervensi masuk melalui BP Migas. Dari 1,4 juta barrel kebutuhan minyak, Pertamina hanya mendapatkan 140.000 barrel saja,” ujar Ugan.

Dia melanjutkan hanya ingin mengingatkan anak bangsa, bahwa ini dimulai dari krisis nasionalisme. Pertamina punya Negara, juga punya rakyat. Sementara rakyat tidak pernah memahami itu.

“ Untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan tulang punggung ekonomi dan ada di BUMN. Kalau 141 BUMN terganggu, salah satunya Pertamina yang pajaknya saja di tahun 2011 mencapai Rp60 triliun belum termasuk pajak daerah, bagaimana jadinya,” tegas Ugan.

Berbicara masalah gas, ke depan minyak mentah produksi akan menurun sementara konsumsi terus meningkat. Rakyat dipaksa untuk beralih ke gas, sedangkan gas sekarang dikuasai asing.

“Contohnya saja blok Mahakam. Perjuangan kita kedepan merebut blok Mahakam untuk dikembalikan ke negara. Dalam rangka itulah, kami ingin memberikan pemahaman melalui seminar ini hingga momentum bangkitnya energi nasional,” katanya.

Sedangkan Dr Marwah Daud Ibrahim selaku Presidium ICMI Pusat menambahkan, untuk mempertahankan kedaulatan energi nasional, ciptakan dulu rasa nasionalisme.

“Kita harus satukan visi dan tekad untuk kejayaan bangsa. Indonesia negara besar mulai dari SDA, SDM dan sumber daya pendukungnya. Negeri kaya namun penduduk banyak yang miskin. Negeri yang luas namun masih banyak pengangguran. Pemerintah perlu segera merevisi UU Migas,” ujarnya. /bud