KBIH Dilarang Layani Umrah

Palembang, BP

Untuk melindungi masyarakat, kini KBIH dilarang menyelenggarakan dan melayani ibadah umrah. KBIH harus fokus mengurus jamaah haji saja.

Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumsel mengeluarkan kebijakan melarang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) melayani ibadah umrah. Pelayanan umrah hanya diperkenankan bagi biro perjalanan wisata setelah mendapat izin pemerintah sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sumsel Najib Haitami, mengatakan, kebijakan ini merupakan realisasi keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377/2012 Jo No D/348/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

Berkenaan dengan keputusan tersebut, Kanwil Kemenag Sumsel mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor Kw.06.3/3/Hj.00/94/2012 yang ditujukan kepada Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumsel dan SE Nomor Kw.06.3/3/Hj.00/95/2012 yang ditujukan kepada Kepala KBIH se-Sumsel. Kedua surat edaran ini berisi tentang penyelenggaraan haji khusus dan penyelenggaraan umrah.

Dalam surat edaran tersebut dinyatakan beberapa hal, antara lain penyelengaraan haji khusus dan umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata setelah mendapat izin dari Dirjen sebagai biro perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) dan PPIU.

“Dengan begitu, KBIH tidak dibenarkan bertindak sebagai penyelenggara termasuk melayani jemaah haji nonquota, haji khusus, dan umrah. Sebab, sebagaimana fungsinya, KBIH hanya bertugas dan berwenang melayani penyelenggaraan ibadah haji saja,” ujar Najib saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/4).

Menurut dia, kebijakan ini diambil demi kepentingan dan keamanan masyarakat yang ingin berangkat umrah ke tanah suci. Sebab, jika KBIH juga mengurus jemaah umrah, dikhawatirkan jemaah tersebut akan terlantar atau tidak terlayani dengan baik.

“Biarlah KBIH fokus mengurus jemaah haji saja, untuk umrah kita serahkan kepada PPIU yang sudah mendapat izin. Jadi, tidak saling tumpang tindih, dan jemaah juga bisa dilayani optimal, tidak terlantar saat penyelenggaraan,” ujarnya.

Untuk itu, Kemenag mengimbau kepada Kanwil Kemenag di masing-masing kabupaten/kota di Sumsel, untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang mekanisme pelaksanaan haji khusus dan umrah kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, melakukan monitoring dan pemantauan kepada biro perjalanan yang menawarkan jasa pemberangkatan haji khusus maupun umrah. “Kemenag juga harus memeriksa dokumen biro perjalanan terkait legalitas selaku PIHK/PPIU di wilayahnya,” imbaunya.

KBIH atau pihak-pihak yang menawarkan jasa atau mengaku sebagai PIHK maupun penyelenggaraan umrah, diharapkan tidak melakukan aksi penipuan kepada calon jemaah umrah serta melaksanakan kebijakan ini untuk kemaslahatan masyarakat dan calon jemaah umrah.

“Saat ini, sebagian besar KBIH melayani umrah. Tapi sejak surat edaran ini dikeluarkan, tidak diperkenankan lagi. Jika KBIH melanggar ketentuan ini, sanksi tegas siap kita berikan. Masyarakat juga harus paham, jika ingin umrah, jangan mendaftar ke KBIH tapi harus ke PPIU,” pungkasnya. /nto