Dewan Soroti Kesenjangan Jenis Mobil Dinas SKPD


Palembang, BP

Penggunaan jenis mobil dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, terdapat kesenjangan. Hal itu mengundang perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Palembang M Adiansyah, jenis kendaraan hingga kapasitas penumpang bagi setiap golongan kerja harus sama khususnya untuk eselon II. Namun, pihaknya masih menemukan perbedaan mobil dinas sehingga keadaan ini menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan dinas itu sendiri.

“Kendaraan dinas di masing-masing SKPD mesti sama. Tidak boleh ada perbedaan jenis atau merek sekali pun, sebab kalau ada perbedaan tentunya dikhawatirkan akan ada kesenjangan sesama pemimpin SKPD tersebut,” katanya, Kamis (19/4).

Sejauh ini kendaraan dinas yang digunakan masih ada perbedaan dan harus segera dilakukan pemerataan. “Keseragaman kendaraan dinas menurut pandangan kami tidak harus dibedakan jenis mobilnya. Meski medan dan jalan yang dilalui SKPD itu sendiri dianggap tidak layak untuk dilintasi kendaraan standar. Akan tetapi lebih baik memperbaiki jalan dari pada membeli kendaran operasional dinas berbeda,” katanya.

Diakui Adiansyah, perbedaan mobil dinas di SKPD sebelumnya juga telah menjadi perbincangan bahkan masuk dalam agenda rapat umum, khususnya untuk penunjukan langsung pembelian mobdin.

“Pernah kita bahas dalam rapat umum DPRD, hanya saja harus kecewa kerana disanggah tidak mempunyai dasar yang kuat,” jelasnya.

Kepala Bagian Aset Daerah Pemko Palembang Faizal AR membantah adanya kesenjangan antar-SKPD untuk penggunaan mobil dinas. “Sesuai Permendagri nomor 7 tahun 2006 pengadaan mobil diajukan dari masing- masing SKPD tidak lagi dilakukan sentralisasi, kecuali dalam hal tertentu seperti SEA Games yang belum lama ini diselenggarakan di Kota Palembang,” ujar Faizal.

Untuk jenis kendaraan, kata Faizal, Kepala Dinas paling tinggi 2000cc dengan bahan bakar bensin, tapi kalau solar bisa 2500cc.  Kendaran yang digunakan telah sesuai peruntukannya, tidak harus mengikuti cc kendaraan, yang biasa mengacu pada cc yang diharuskan bagi Kepala SKPD. Tapi kalau diperuntukan untuk tamu bisa saja.

“Kalau pengajuan untuk kendaraan operasional dengan medan yang berat itu sah-sah saja, tapi kalau pengajuan untuk kendaran dinas itu tidak diperbolehkan dalam artian digunakan rutin. Misal kecamatan gandus dan sematang borang yang medan atau jalannya memungkinkan untuk menggunakan kendaraan dobble cabin sebagai kendaraan operasional, bukan kendaraan yang digunakan sehari- hari,” jelasnya. /rul