Terkait Angkutan Batubara Warga Diimbau Tidak Anarkis

Palembang, BP

Warga memblokir jalan untuk mencegah operasional truk angkutan batubara. DPRD Sumsel hanya bisa mengimbau agar warga tak sampai berbuat anarkis.

Imbauan tersebut dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi, Rabu (18/4). “Sangat wajar kalau mereka melakukan itu (pemblokiran), karena mereka menganggap surat edaran gubernur masih berlaku, hanya saja kami imbau masyarakat untuk tidak berlaku anarkis, karena masalah ini sedang dibahas,” kata Yudha Rinaldi.

Menurut Yudha, pihaknya sudah mengingatkan agar pengusaha batubara dapat menahan diri untuk tidak beroperasi dahulu. Namun memang pada kenyataannya masih ada saja yang melanggar peringatan ini.

“Pada rapat terakhir dengan asosiasi dan kepala daerah yang daerahnya dilintasi angkutan batubara, kita sudah mengimbau agar para pengusaha jangan beroperasi dulu. Pada saat itu mereka menyanggupi. Kalau sekarang masih ada truk batubara yang melintas, jelas kita anggap kegiatan itu ilegal,” tegas Yudha.

Dia menilai, permasalahan batubara ini memang bukan perkara mudah. Di satu sisi, para pengusaha tentunya sudah terikat kontrak dengan perusahaan tertentu terkait suplai batubara, namun di sisi lain, aktivitas angkutan batubara sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan merusak jalan.

“Memang bagaimanapun harus ada revisi surat edaran gubernur itu, atau dengan kata lain, nantinya kemungkinan angkutan batubara ini tetap dibolehkan melintas di jalan umum, namun dengan persyaratan yang sangat ketat, karena jalan khusus batubara yang dibangun, baik oleh PT Servo ataupun PT Baramarga, hingga kini belum selesai,” beber Yudha.

Yudha menerangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan batubara, jika nanti diperbolehkan melintas, seperti pengusaha diharapkan mengurangi produksinya, hal ini berkaitan dengan jumlah armada angkutan yang beroperasi. Kemudian jam operasional angkutan batubara akan ditentukan, kapan boleh melintas dan kapan tidak diperbolehkan.

“Kita juga akan meminta kepada dua perusahaan yang membangun jalan khusus batubara, kepastian kapan dapat menyelesaikan jalan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yudha, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta.  “Selama ini kan mereka hanya mengangkut batubara milik PT BA. Nah ini akan kita pertanyakan, apakah dapat mengangkut batubara milik perusahaan swasta. Kalau bisa, ini bisa jadi solusi yang tepat untuk mengurangi banyaknya truk batubara di jalan raya,” kata Yudha. /osk