Realisasi Hutan Desa Terancam Gagal

Sekayu, BP

Kelanjutan program hutan desa yang diluncurkan pada 2010 oleh Kementerian Kehutanan di Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, MUba terancam gagal.

Pasalnya, dua tahun sejak penyerahan ke Kabupaten Muba, hutan tersebut masih meninggalkan berbagai permasalahan.

Selain dihinggapi keraguan warga untuk menggarap lahan alih fungsi hutan, kini banyak oknum mulai memperjual beli lahan.

Seperti pernah dilansir,  SK  penyerahan alih fungsi hutan untuk hutan desa ini sudah diterima Bupati Pahri Azhari dari Wakil Presiden Boediono pada 2010 silam.
Hidayat Nawawi SP, kepala UTPD Kesatuan Pemangkuan Hutan Produk (KPHP) Mangsang Mendis mengakui, jika program hutan desa tersebut saat ini macet.

Warga, katanya, banyak  belum mendapatkan lahan. Hidayat menjelaskan, bahwa program hutan desa bukanlah program bagi-bagi lahan.

Melainkan bermanfaat untuk menambah income masyarakat. “Saat ini banyak masyarakat berpikir bahwa hutan desa untuk bagi-bagi lahan padahal tidak seperti itu,” tegasnya.

Hutan desa, lanjutnya,  memiliki lembaga pengelola yaitu LPHD yang memiliki tugas membawahi dan mengakomodir masyarakat untuk memanfaatkan hutan desa.

“LPHD merupakan lembaga atau seperti perusahaan yang akan memayungi seluruh masyarakat dalam mengelola hutan desa tersebut,” terangnya.
Dia mengakui, jika saat ini pengelolan hutan terhambat, dan menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Karena jika tidak di selesaikan maka terancam gagal.

“Kami terus berupaya  menyelesaikan permasalahan ini, karena ini merupakan program percontohan di indonesia,” tukasnya.
Kabid Perlindungan dan Pengamanan hutan Sumatro mengatakan, permasalahan hutan desa akibat minimnya pengetahuan  masyarakat dan kurangnya sosialisasi. /arf