Siswa Anggota PKH Priotitas Dapat BSM

Palembang, BP

Siswa yang masuk anggota Program Keluarga Harapan (PKH), mendapat prioritas Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tercatat sebanyak 3.630 siswa mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Palembang dipastikan akan mendapat BSM.

Kasi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) pada Kementerian Agama (Kamenag) kota Palembang, M Izzy Teguh mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini siswa harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Di antaranya berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan RT, RW dan Lurah setempat.

“Kita sudah menerima seluruh data siswa penerima bantuan data dari kepala madrasah masing-masing. Dari data tersebut jumlah siswa yang mendapatkan BSM yakni sebanyak 3.630 siswa. Dalam hal ini siswa yang berhak menerima adalah siswa MI kelas 3 hingga kelas 5 dan untuk MTs dan MA yakni kelas 1 dan 2,” katanya.

Adapun dana yang akan diterima setiap siswa yakni, untuk MI sebesar Rp360.000, MTs Rp720.000 dan MA sebesar Rp760.000. Agar dana tersebut utuh diterima siswa, seluruh kepala madrasah wajib membuat surat pernyataan di atas materai, bahwa tidak akan melakukan pemotongan dana BSM dan tentunya dengan laporan pertanggungjawaban yang paling lambat satu minggu setelah dana dibayarakan.

“Sistem pencairan nanti, uang akan langsung masuk ke rekening madrasah masing dan pengambilan di kantor pos oleh kepala madrasah. Jika memang siswa yang bersangkutan ada hutang dengan sekolah, pihak sekolah harus memberikan terlebih dahulu secara utuh. Setelah itu barulah dilakukan pemotongan hutang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala MTs 1 Palembang, Yenni Syufriyani menuturkan selama pendataan siswa penerima BSM tidak terlalu sulit. Karena datanya telah dilakukan saat siswa masuk sekolah. Serta untuk penggunaan dana tersebut, pihaknya cukup khawatir apakah digunakan wali siswa untuk kepentingan sang anak atau digunakan untuk kepentingan lain.

“Di sekolah ini terdapat 75 siswa yang dapat BSM, dan persyaratan yang harus dipenuhi telah kita ketahui yakni ada surat keterangan dari RT, RW dan Lurah atau kartu PKH. Kepada orangtua diharapkan dana itu dapat betul-betul bermanfaat untuk kepentingan pendidikan anak,” tuturnya. /ris