Sumsel Terima Tiga Penghargaan Nasional

Palembang, BP

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependundudukan, Sumsel dinilai telah berhasil melaksanakan tiga program nasional sekaligus. Karena itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin,  mewakili Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota di Sumsel, akan mendapatkan tiga penghargaan nasional sekaligus dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI).

Adapun yang ketiga penghargaan itu adalah, pemuktahiran data kependudukan tahun 2010, penerbitan NIK di 15 kabupaten/kota pada tahun 2010, dan penerapan e-KTP pada 15 kabupaten/kota se-Sumsel tahun 2011.

Rencananya, penghargaan tersebut akan diserahkan hari ini, Senin (16/4), di Palembang, langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi, dihadiri Komisi II DPR RI, Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel, Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel, para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Sumsel, para camat se-Sumsel, dan terakhir para undangan pihak terkait.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin,  Minggu (15/4), mengatakan, kedatangan Menteri Dalam Negeri RI saat ini dalam rangka pemberian penghargaan program nasional kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan kabupaten/kota se-Sumsel atas keberhasilan menyelesaikan penerapan e-KTP di Sumsel.

“Provinsi Sumsel sendiri terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan memiliki keluasan wilayah 91.774,99km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.492.429 jiwa,” kata Gubernur.

Sumsel sudah berhasilnya melaksanakan wajib e-KTP dengan telah melaksanakan perekaman data untuk program e-KTP sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sebanyak 4.088.367 jiwa. “Maka dari itu kami bersyukur dengan melalui perjuangan yang panjang telah berhasil melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang, administrasi kependudukan,” kata Gubernur.

Selain itu, Pemprov Sumsel merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia, yang masuk dalam 197 kabupaten/kota se-Indonesia yang memenuhi syarat untuk melaksanakan program e-KTP pada tahun 2011.

Di samping itu, dilaporkan juga, pelaksanaan perekaman data e-KTP di 15 kabupaten/kota se Sumsel telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2011. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk dan wajib KTP serta kondisi geografis tempat perekaman e-KTP di ibukota kecamatan yang relatif jauh dari pemukiman penduduk, tentu ini merupakan tantangan sangat berat bagi petugas di daerah untuk mencapai target dalam penyelesaian perekaman e-KTP di Sumsel. Tapi, karena kemauan yang keras dari para petugas, program ini berhasil dituntaskan tanpa ada hambatan berarti.

“Maka dari itu, saya selaku Gubernur Sumsel mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para camat se-Sumsel, serta petugas terdepan dalam mensukseskan program strategis nasional ini,” kata Gubernur.

Karena, di 15 Kabupaten/kota se Sumsel program tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebelum batas akhir perekaman e-KTP terhitung 30 April 2012 sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/5079 tanggal 20 Desember 2011 tentang perpanjangan waktu pelayanan perekaman data e-KTP.

Selain itu, pada kesempatan ini juga, para bupati/walikota diharapkan agar terus melaksanakan pelayanan perekaman e-KTP secara reguler kepada masyarakat wajib KTP. Apalagi, program e-KTP mempunyai multiguna di antaranya, akurasi jumlah penduduk, karena dengan e-KTP tidak ada lagi KTP ganda.

Dengan masyarakat memiliki e-KTP juga bisa untuk mengetahui secara dini aktivitas dan mobilitas penduduk, sebagai syarat untuk kepentingan pemilu, pembuatan paspor, pengurusan surat-surat tanah, SIM, dan keperluan sipil. “Artinya, program e-KTP ini sangat membantu, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam semua aktivitas kaitan dalam bukti diri,” kata Gubernur. /osk