Honorer OKI Ngadu Ke BKN

Kayuagung, BP

Sebanyak 285 honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) yang tak lulus verifikasi, rencananya pada Senin (16/4) mengadu ke Badan kepegawaian Nasional (BKN) pusat.

Mereka akan mempertanyakan nasib mereka yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), akan  tetapi hasil verifikasi pusat mereka dinyatakan tidak lulus.

Ratusan honorer ini mayoritas sudah menjadi tenaga honor di OKI selama lebih dari enam tahun. Kedatangan mereka di BKN pusat akan didampingo langsung oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI Maulan Aklil.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat OKI Maulan Aklil usai berdialog dengan 285 tenaga honorer yang tidak dinyatakan lulus verifikasi oleh BKN di pendopo Bende seguguk II Setda OKI, Jumat (13/4).

”Sebelumnya kita sudah membuka posko pengaduan bagi honorer yang tidak lulus verifikasi, mereka sudah dialog dengan kita, mereka yang mengadu dengan kami sebanyak 285 orang itu memang sudah layak dan seharusnya untuk diangkat jadi PNS,” ungkap Maulan.

Ia sangat menyesalkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKN pusat, karena sebanyak 343 yang sudah kita ajukan untuk diverifikasi itu semuanya sudah layak diangkat jadi PNS karena mereka sudah menjadi tenaga honor lebih dari enam tahun bahkan ada yang sudah 10 tahun.

“Tetapi kenyataannya setelah diverifikasi BKN honorer kita hanya lulus 60 orang, makanya honorer ini yang tidak lulus kita ajak dialog, kita tetap akan perjuangkan nasib mereka di pusat, hasil dialog itu BKD dan dewan akan mendampingi honorer ini untuk mengadu ke BKN pusat, kami akan meminta alasannya kenapa mereka tidak lulus,” jelasnya.

Aksi pendampingan juga dilakukan oleh anggota DPRD Lahat. Bahkan anggota legislative itu  memberikan waktu empat  hari kepada BKN  untuk memberikan jawaban permasalahan ketidaklulusan 136 honorer kategori 1.

Wakil Ketua DPRD Lahat Farhan Berza mengatakan, tidak hanya Kabupaten Lahat saja yang mempertanyakan mengenai permasalahan tersebut, melainkan ada bebera kabupaten kota lainya diseluruh Indonesia. Karena ini juga menyangkut halayak hidup orang banyak.

“Pemkab bersama DPRD memberikan waktu empat hari kepada BKN untuk memberikan jawaban mengenai tidak lulusnya 136 honorer. Seharusnya ratusan orang tersebut lulus verivikasi karena kelengkapan dan persyaratan yang diminta sudah lengkap,” ujarnya.

Farhan menambahkan, ketidak lulusan tenaga honorer tersebut sepenuhnya bukan kesalahan dari tingkat daerah,  karena 452 yang diusulkan terlebih dahulu diverfikasi dan semuanya memenuhi persyaratan.

Kepala BKD dan Diklat Lahat Bakti Riansyah berjanji akan terus mengupayakan dan berjuang agar 136 tenaga honorer K1 akan lulus. /ros/tom