Menteri Negara PPN Buka Musrenbang RKPD Sumsel 2013

Palembang, BP

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr Armida, S Ali Syabana, SE, MA resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumsel 2013 di ballroom Hotel Aryaduta yang berlangsung  Rabu hingga Kamis (11-12/4).

Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Dikdik Mulyana Arif Mansyur, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI M Nasir, Walikota dan Bupati se-Sumsel, Inspektur wilayah Kemendagri Asmin Nasution, SH, MH, Kepala Badan Informasi Geospaisal, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi kehutanan, Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel.
Musrenbang kali ini dihadiri sekitar 200 orang, dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Prof Dr Armida, S Ali Syabana, SE, MA yang ditandai dengan pemukulan gong tanda dimulainya musyawarah.

Musyawarah kali ini membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2013 meliputi di antaranya tentang pentingnya pendidikan formal melalui beasiswa miskin (BSM) dan dana pendidikan secara universal serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan isu-isu pembangunan tahun anggaran 2013.

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah provinsi Sumsel 2013.  Kegiatan ini merupakan acara rutin dan dilakukan setiap tahun.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (II) Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa musrenbang merupakan acara rutin tahunan, tempat bertemunya stakeholder atau antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah untuk menghasilkan sinergisitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang dimulai dari musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten atau kota hingga musrenbang provinsi..

Menurutnya, pada saat ini negara Republik Indonesia mengalami gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) yang tentunya berimplikasi pada pengetatan APBN dan akan berpengaruh juga pada anggaran kementerian atau lembaga yang akan turun ke daerah.

“Untuk menyikapi hal ini Presiden SBY pernah menyatakan, yaitu dengan kebijakan peningkatan penerimaan melalui peningkatan dari sektor pertambangan, penghematan energi, penggunaan gas domestik yang terkait dengan penghematan penggunaan listrik berbahan baku BBM serta peningkatan investasi yang didukung dengan iklim dan aturan yang konduisif,” ujar Alex.

Alex menjelaskan, sedangkan untuk di daerah, untuk menyikapi gejolak tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan sebanyak-banyaknya menggelontorkan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat.

“Percepatan penggunaan anggaran daereah akan sangat berpengaruh pada percepatan perguliran ekonomi di masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan masyarakat dan tentunya akan berdampak pada kinerja daya serap anggaran yang tinggi di masing-masing instansi pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah menurutnya sebagai fasilitator pembangunan sudah seharusnya memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat yang ditunjukkan melalui peningkatan indikator-indikator pembangunan makro yang secara seragam untuk dipakai semua daerah.

“Indikator-indikator inilah yang akan mengindikasikan maju atau tidaknya pembangunan yaitu ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Selain itu diindikasikan juga oleh tingkat kemiskinan, penganguran dan kesehatan,” kata Alex.

Lebih lanjut diungkapkan Alex, indeks pembangunan manusia juga seringkali digunakan sebagai alat ukur berhasil tidaknya pemerintah menetapkan kebijakan dan memanfaatkan anggaran publik yang mendahulukan kebuatuhan masyarakat.

“Nah indikator-indikator inilah yang hendaknya menjadi pemicu bagi kita untuk meningkatkan pelayanan publik bagi kita untuk meningkatkan pelayanan publik kita dengan menyusun perencanaan dang penganggaran secara tepat, tepat sasaran dan berorientasi pada manfaat. Sehingga kita bisa mengantisipasi berbagai perkembangan global, nasional dan lokal dengan menyususn perencanaan pembangunan yang berpihak sepernuhnya untuk keperntingan masyarakat,” katanya. /osk