DPRD Sumsel Masih Pakai Solar

Palembang, BP

Ketua Komisi I DPRD Sumsel Erza Saladin, Rabu (11/4), mengatakan, kini seluruh kendaraan anggota DPRD Sumsel masih menggunakan solar, karena anggarannya sudah dihitung pihak rumah tangga DPRD Sumsel.

“Soal perubahan dari solar ke pertamax harus dimusyawarahkan dengan pimpinan terkait di DPRD Sumsel, tetapi semangat kita ingin penggunaan pertamax agar subsidi BBM bisa diterima orang yang berhak, jangan masih juga diterima oleh orang yang tidak berhak,” kata Erza.

Politisi PKS ini meminta agar dilakukan kalkulasi agar yang menggunakan BBM bersubsidi adalah orang yang berhak, termasuk sisi pengawasan harus berjalan juga di lapangan. “Karena masyarakat desa ada mobil Xenia, karena itu perlu dikalkulasi dan harus dipilah-pilah detilnya,” kata dia.

Sebelumnya, seiring dengan tingginya harga minyak dunia, membuat harga pertamax turut mengalami peningkatan, dari Rp9.500 menjadi Rp10.200/liter. Akibatnya, pembelian pertamax di sejumlah SPBU mengalami penurunan hingga mencapai 50 persen.

Pemilik SPBU di kawasan Pahlawan, H Djunaidi Ramli  pernah mengatakan, sehubungan dengan kenaikan harga pertamax per 1 April 2012, banyak pengusaha SPBU mengeluhkan penjualan pertamax.

“Yang kami rasakan di lapangan penurunan penjualan sampai 50 persen, sebagian dari konsumen beralih ke premium,” kata Djunaidi yang juga anggota DPRD Sumsel.

Menurut dia, peningkatan harga pertamax sangat tinggi dari biasanya.  “Kami mengimbau, khususnya kepada masyarakat ekonomi menengah ke atas seperti pemakai mobil mewah, agar dapat menggunakan pertamax seperti biasanya,” ujar Djunaidi.

Pertamax sendiri stoknya sampai saat ini cukup, belum ada kekurangan. Melonjaknya harga pertamax disebabkan mengikuti harga pasar dunia.

Sementara Pjs Asisten Manager External Region, Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel, Rico Raspati, mengatakan, tidak akan ada peralihan kuota pertamax ke premium. “Kalau istilahnya itu tidak ada pencampuradukan kepentingan keluarga dan Negara. Soalnya, pertamax asli produk Pertamina sedangkan premium merupakan produk PSO atau public service obligation. Kuotanya seperti semula, tapi harus ada pengawasan ketat. Dalam hal ini Pertamina bertanggung jawab dalam perindustrian sampai ke SPBU saja, selebihnya ada pihak yang berwenang,” katanya.

Rico mengakui, memang dikhawatirkan ada aksi pengalihan pembelian dari pertamax ke premium. Apalagi harga pertamax Rp10.200/liter. “Makanya perlu pengawasan, premium kan disubsidi pemerintah. Jadi, memang perlu kesadaran masyarakat sendiri agar menggunakan BBM sesuai kemampuan ekonomi masing-masing,” ujarnya. /osk