Banyak Disalahgunakan, Motor Dinas Ditarik Paksa

Muaradua, BP

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) bertindak tegas terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan yang tidak mengembalikan aset negara.

Ketegasan ini ditunjukkan ketika Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab OKUS dibantu Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan penarikan paksa motor  dinas (motdin) yang dibawa Asrul Cili pensiunan PNS, Senin (9/4).

Informasi dihimpun, kendaraan yang disita Pol-PP dan Bagian UP merupakan kendaraan milik Kantor Keluarga Berencana (KB), dengan jenis kendaraan roda dua yakni Honda Karisma dengan plat BG 3016 VZ.

Kendaraan tersebut diberikan kepada yang berangkutan saat dia menduduki jabatan di kantor KB. Tetapi setelah Asrul Cili beberapa kali mengalami pergeseran ke dinas lain, kendaraan selalu dibawa.

Begitu pun setelah memasuki masa pensiun dua tahun lalu, kendaraan tersebut juga dibawanya kembali ke kampung halamannya yakni di Tanjung Karang, Provinsi Lampung.

Kendaraan yang dipakai Asrul Cili tersebut diketahui telah hilang dari Bumi Serasan Seandanan setelah bagian aset melakukan pendataan.

Dari kantor terkait telah berupaya melakukan pencarian kendaraan tersebut hampir selama dua tahun dibantu bagian aset Pemkab OKUS, tetapi tidak membuahkan hasil.

Baru setelah diusut secara detil, kendaraan tersebut diketahui dibawa Asrul Cili ke Lampung setelah pensiun dari PNS.

Pelacakan posisi kendaraan mengalami hambatan disebabkan saat Asrul Cili terakhir menduduki jabatan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten OKUS, kendaraan tersebut merupakan infentaris dinas tersebut.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Ngadimin melalui Kepala Bidang Aset Romzi mengatakan, selama dua tahun terakhir kebingungan saat mendata aset daerah tersebut dikarenakan tidak diketahui keberadaannya.

Setelah mengetahui informasi kendaraan tersebut di Asrul Cili, pihaknya dengan meminta bantuan Pol-PP langsung melakukan penyitaan.

“Saat mengetahui kendaraan tersebut di Asrul Cili, kita yang dibantu lima orang Pol-PP langsung melakukan penjemputan. Kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah daerah OKUS, karenanya harus diambil,” ujarnya.

Menurut Romzi, selain Asrul Cili masih banyak lagi PNS yang mempergunakan aset pemerintah jenis kendaraan untuk kepentingan pribadi dan tidak dilaporkan.

Untuk itu pihaknya berharap agar melaporkan kendaraan yang diberikan setelah masa jabatan telah selesai.
“Masih banyak PNS yang menggunakan kendaraan dinas tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk itu kita akan kembali lakukan npenyitaan aset daerah tersebut,” lanjutnya. /ady